Jakarta, ZonaNTT.Com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah demi keadilan dan kepastian hukum.
Dalam pernyataannya, AHY menekankan perlunya melindungi masyarakat, terutama yang rentan terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh para mafia tanah.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemberian kepastian hukum atas tanah tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga merupakan kunci untuk menarik minat para pelaku usaha dalam menanamkan modalnya.
Dengan memberikan jaminan kepastian hukum, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan investasi yang bersih dan menarik bagi para investor, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengambil langkah konkret dengan membagikan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda.
Proses penyerahan sertipikat langsung kepada warga di dua lokasi menjadi bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, AHY merinci bahwa keberadaan sertipikat tanah yang sah dapat menjadi jaminan untuk mendapatkan modal usaha melalui lembaga keuangan.
Hal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha masyarakat pemegang sertipikat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima sertipikat, Muhlis, yang berharap sertipikatnya dapat menjadi alat dalam pengembangan usahanya yang berjualan sayuran keliling.
Rangkaian acara penyerahan sertipikat ini melibatkan beberapa pejabat terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN, menunjukkan sinergi dalam upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, upaya pemerintah bukan hanya sebatas memberantas mafia tanah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.