Jakarta, ZonaNTT.Com - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, secara tegas mendorong partai pengusungnya, yakni PDIP , Perindo, Hanura dan PPP, untuk mengambil langkah serius dengan menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ganjar menekankan bahwa indikasi kecurangan perlu mendapatkan penyelidikan mendalam.
“Dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, saya telah mengusulkan agar partai pengusung menggunakan hak angket di DPR untuk mengkritik potensi kecurangan pada Pemilu 2024,” ujar Ganjar, sembari menegaskan bahwa perlu keterlibatan aktif dari PDIP dan partai Pengusung dalam mengeksplorasi opsi hak interpelasi jika hak angket tidak memungkinkan.
Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan keyakinannya bahwa DPR memiliki kewajiban untuk memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.
Ini termasuk meminta pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam kerangka fungsi kontrol, Ganjar menegaskan bahwa dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 tidak boleh diabaikan oleh DPR.
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan tanpa tindakan, maka fungsi kontrol akan terkikis. Ganjar mengajukan saran agar dibentuk panitia khusus (pansus), setidaknya DPR melakukan sidang, pemanggilan, dan uji petik lapangan untuk mengungkap kebenaran.
Ganjar menyadari bahwa inisiatif untuk mengajukan hak angket di DPR tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, ia merasa perlu membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan calon nomor urut 1, yaitu Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Dengan demikian, diharapkan hak angket dapat dijalankan dengan dukungan lebih dari 50 persen anggota DPR, melibatkan seluruh partai pendukung pasangan calon tersebut.
Maka dari itu, kita perlu membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” pungkas Ganjar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.