Gembira! Ketua MPR RI Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Menjadi 8 Tahun, 2 Periode

zonantt

Jakarta, ZonaNTT.Com – Bambang Sosato, Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa revisi undang-undang Desa dipastikan akan disetujui dalam masa sidang DPR RI mendatang.

Selama reses DPR RI dari 7 Februari hingga 4 Maret 2024, terlihat titik cerah dalam pembahasan tingkat 1 antara badan legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Februari 2024.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun, maksimal dua periode, dibandingkan sebelumnya yang hanya 6 tahun dengan maksimal 3 periode.

Bams, sapaan akrab Bambang Sosato, menyatakan bahwa berbagai aspirasi kepala desa dan perangkat desa telah didengar secara komprehensif oleh DPR RI bersama pemerintah.

Bams optimistis bahwa revisi undang-undang Desa tinggal sedikit lagi untuk disempurnakan dan diketok palu pada masa persidangan berikutnya.

Saat kunjungan di dapil 7 Jawa Tengah, Bams juga membahas poin-poin lain yang telah dibahas dalam revisi undang-undang Desa.

Ini melibatkan penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan rehabilitasi, pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, dan persyaratan jumlah calon kepala desa dalam Pilkades.

Selain itu, revisi tersebut juga mencakup pasal-pasal terkait sumber pendapatan Desa, ketentuan peralihan, dan pemantauan undang-undang.

Bams, yang juga merupakan legislator dapil 7 Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, menjelaskan bahwa revisi undang-undang Desa harus bertujuan meningkatkan pembangunan desa untuk merangsang perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta antara desa dan kota.

Bams menekankan pentingnya memajukan desa dengan upaya sungguh-sungguh, sehingga mampu menghidupkan daya saing dan menarik minat generasi muda untuk tinggal dan berkontribusi dalam membangun desa.

Ia juga menyoroti bahwa insentif fiskal melalui program Dana Desa harus dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pembangunan desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *