Kupang, ZonaNTT.Com – Sebanyak tiga aliansi masyarakat telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, menyoroti tiga tuntutan utama.
Mereka menekankan perlunya pemerintah bertanggung jawab terhadap berbagai polemik dan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.
Selain itu, tuntutan lainnya mencakup desakan kepada anggota DPR RI untuk segera menggulirkan hak angket, membentuk Pansus guna menyelidiki kecurangan pemilu, dan menekankan pentingnya penurunan harga sembako serta BBM.
Dalam konteks ini, para pengunjuk rasa mengecam keadaan yang dinilai sebagai puncak penderitaan rakyat akibat dugaan kecurangan pemilu 2024.
Mereka juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap penggunaan sumber daya negara yang dianggap tidak semestinya selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Di kawasan Pat Kuda, Jakarta, Aliansi Gerakan Buruh bersama rakyat menggelar aksi unjuk rasa dengan slogan “Gebrak! Gelar Aksi Unjuk Asa” Dikutip dari Metro TV Sabtu (9/3/24)
Dalam unjuk rasa ini, masyarakat menyuarakan keprihatinan terhadap kecurangan pemilu yang diduga melibatkan penggelembungan suara dan adanya server data yang diduga berada di luar negeri.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dengan mendesak dilakukannya sem informasi rekapitulasi oleh KPU.
Selanjutnya, Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi unjuk rasa di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan berujung ricuh.
Setelah masyarakat protes atas dugaan kecurangan pemilu dan mendesak anggota DPR untuk menggulirkan hak angket.
Kericuhan terjadi ketika pengunjuk rasa berusaha memaksa masuk ke dalam kantor KPU, yang dihalau oleh petugas keamanan.
Para demonstran juga menuntut agar ketua KPU dan Bawaslu dicopot, sambil menyuarakan protes atas tingginya harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.
