Kupang, ZonaNTT.Com – Banyak guru honorer di sekolah swasta mengekspresikan kekecewaan terhadap sistem rekrutmen guru PPPK 2024 yang dianggap diskriminatif.
Mereka merasa tidak diakomodasi dalam formasi yang hanya terbuka bagi pegawai Non-ASN yang terdata di BKN, bukan untuk guru honorer sekolah swasta.
Hal ini disampaikan Andreas Hugo Pareira sebagaimana dikutip dari laman DPR-RI, Sabtu (9/3/24)
Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti permasalahan ini dan mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memperbaiki kebijakan tersebut.
Andreas menekankan bahwa informasi di daerah menunjukkan adanya persepsi diskriminatif terhadap guru swasta dalam pelaksanaan tes PPPK.
Dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah ini, DPR RI menginginkan Nadiem Makarim untuk memastikan bahwa rekrutmen guru PPPK 2024 terbuka untuk umum.
Meskipun Kemendikbudristek telah mengusulkan formasi kebutuhan guru PPPK 2024 kepada KemenPANRB, usulan tersebut belum memenuhi jumlah formasi yang tersedia.
Sementara itu, penataan guru kehormatan di sekolah swasta dianggap penting. Andreas menyatakan bahwa para guru honorer di sekolah swasta juga harus memiliki kesempatan yang sama dengan persyaratan yang diminta untuk mengikuti rekrutmen PPPK 2024.
Menyikapi penempatan guru PPPK yang berasal dari sekolah swasta, Andreas mengusulkan solusi dengan mengizinkan mereka untuk ditugaskan kembali ke sekolah masing-masing.
Mekanismenya, menurutnya, perlu melibatkan kepala daerah yang memiliki otoritas terhadap satuan pendidikan tingkat SD dan SMP.
Pelaksanaan rekrutmen guru PPPK untuk umum di instansi daerah, sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan terbuka bagi semua pihak.
