KPU Didesak untuk Memberikan Penjelasan Terkait Kualitas Informasi yang Rendah pada Sirekap

zonantt

Jakarta, ZonaNTT.Com – Seiring dengan berbagai perdebatan dan kebingungan yang muncul terkait hasil rekapitulasi (sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat menuntut klarifikasi lebih lanjut. Salah satu masalah yang diangkat adalah kualitas informasi yang dinilai rendah dan seringkali tidak akurat.

Menurut peraturan DKPP, KPU diwajibkan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, bukan hanya dari segi kuantitas informasi, tetapi juga dari segi kualitas.

Beberapa orang bahkan mengalami konflik informasi, seperti teman yang mendapatkan angka 122.000, tetapi berubah menjadi 22.000.

“Mengapa informasi yang diberikan ke publik memiliki kualitas yang rendah dan banyak kesalahan?” tanya salah satu warga yang merasa perlu mendapatkan penjelasan dari KPU sebelum melanjutkan proses lebih lanjut.

Dalam jawabannya, KPU menjelaskan bahwa sirekap merupakan alat bantu dalam proses rekapitulasi. Setelah proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, foto hasil penghitungan dikirim ke Data Center.

KPU mengakui adanya ketidakakuratan dalam membaca hasil foto, namun mereka mengklaim melakukan koreksi atau sinkronisasi data untuk menanggulangi masalah tersebut.

Ketidaksesuaian angka pada foto dengan hasil pembacaan menjadi titik fokus koreksi dan sinkronisasi yang dilakukan KPU.

Meskipun ada yang tidak valid, KPU berusaha memperbaiki dan menyinkronkan data sebelum tahapan rapat terbuka tingkat nasional.

Namun, ada dua hal yang menjadi sorotan masyarakat. Pertama, kepastian hukum sirekap yang dinilai memunculkan kegaduhan di berbagai tingkatan plenum. Masyarakat ingin penjelasan konkret agar pemahaman yang berbeda bisa diatasi.

Kedua, proses sinkronisasi yang dilakukan KPU terhadap sirekap juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa peserta pemilu tidak diundang saat KPU melakukan sinkronisasi data di KPU? Masalah ini dianggap krusial karena melibatkan angka-angka yang diperbaiki dan disinkronisasi dari TPS.

Sebagai respons, KPU menjelaskan bahwa formulir C Plano hasil TPS tetap dijadikan rujukan utama, meskipun ada ketidaksesuaian hasil pembacaan foto.

Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, dan tuntutan untuk klarifikasi lebih lanjut terus berkembang di tengah ketidakpastian dan perdebatan terkait sirekap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *