Kenaikan Pangkat Prabowo, Langgar Proses UUD? Komisi 1 Buka Suara

zonantt

Jakarta, ZonaNTT.Com – Dalam sebuah keputusan yang kontroversial, Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mengundang berbagai kritik dari anggota Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Hasanuddin menyoroti status Prabowo yang tidak lagi menjadi prajurit aktif.

Prosedur pemberian kenaikan pangkat kehormatan seharusnya mengikuti undang-undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Anggota Komisi 1 dari Fraksi PD Perjuangan, TB Hasanuddin, dan anggota Komisi 1 dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, memberikan pandangan berbeda terkait pemberian kenaikan pangkat tersebut.

Hasanuddin mengkritik bahwa kenaikan pangkat Prabowo tidak sesuai dengan aturan undang-undang.

Menurutnya, bintang Yuda, yang diberikan kepada Prabowo, tidak termasuk dalam pasal 7 undang-undang nomor 20 tahun 2019.

Fadli Zon, sementara itu, menganggap bahwa Prabowo telah melalui tahap penganugerahan penghargaan bintang Yuda Darma utama, yang menjadi tanda kehormatan tertinggi di bidang militer.

Ia menilai bahwa hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pertanyaan muncul terkait apakah pensiunan TNI seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan.

Hasanuddin menyoroti bahwa undang-undang hanya menyebutkan kenaikan pangkat kehormatan untuk prajurit aktif.

Fadli Zon, di sisi lain, berpendapat bahwa penerima kehormatan harus dinilai berdasarkan dedikasi dan pengabdian mereka terhadap negara.

Diskusi juga melibatkan referensi kepada tokoh-tokoh lain yang telah menerima tanda kehormatan serupa, seperti Haris Sabarno, Suryadi Sudirja, Susilo Sudarman, Agum Gumelar, Am Hendro Priono, Luhud Binsar Panjaitan, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasanuddin dan Fadli Zon menyampaikan pandangan berbeda terkait apakah apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah melanggar undang-undang.

Hasanuddin menekankan bahwa pemberian bintang Yuda tidak sesuai dengan aturan, sedangkan Fadli Zon mengacu pada undang-undang yang memungkinkan pemberian penghargaan kepada prajurit aktif yang berprestasi.

Ketidaksesuaian dengan undang-undang juga menjadi fokus diskusi, dengan Hasanuddin mempertanyakan apakah Presiden Jokowi melanggar undang-undang dengan memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo.

Fadli Zon, sementara, menilai bahwa undang-undang memberikan ruang untuk tindakan tersebut.

Pembahasan juga mencakup pertimbangan apakah Prabowo seharusnya mendapatkan tanda kehormatan yang lebih tinggi, seperti Mahaputra atau bintang Republik Indonesia.

Lanjut, Hasanuddin menilai bahwa pemberian penghargaan seharusnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat yang berbeda-beda muncul terkait apakah penghargaan kepada Prabowo pantas atau tidak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *