Maluku, ZonaNTT.Com – Sejumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, disebut-sebut telah mengambil langkah ekstrem dengan secara tegas menghadang sebuah truk berisi logistik pemilu. Keputusan nekat ini berujung pada penurunan sekitar 105 kotak suara dari kendaraan tersebut, dengan alasan protes terhadap pengangkutan logistik langsung dari tingkat kecamatan ke kabupaten.
Berdasarkan penelusuran Zonantt com, Ipda Ramli Soleman dari Kasi Humas Polres Halmahera Tengah menjelaskan bahwa insiden penangkapan truk ini terjadi di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, pada Kamis (15 Februari 2024), sekitar pukul 16.30 WIT” Ujar Ipda Ramli
Lanjut, Pihak berwenang, termasuk Panwascam, Bawaslu, dan aparat keamanan, sedang melakukan proses penarikan kotak suara ketika mendadak dihadang oleh sekelompok warga bersama simpatisan.
Warga pada saat itu menghendaki agar proses penghitungan surat suara di wilayah Patani Utara dilakukan langsung di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Namun, hal tersebut bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2014, yang menetapkan batas waktu 12 jam untuk proses penghitungan, yang pada saat itu sudah terlewat.
Menurut hasil penyelidikan sementara, Ramli menyebutkan bahwa pihak Bawaslu bersama calon legislatif, Camat Patani Utara, dan TNI-Polri mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan.
Hasilnya, disetujui untuk melanjutkan proses penghitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah itu, kotak suara tersebut dipindahkan kembali ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Tengah.
Kejadian ini menyoroti ketegangan antara aspirasi masyarakat dan ketentuan hukum yang mengatur proses pemilu. Video yang beredar menunjukkan aksi warga yang mengelilingi truk kuning yang membawa ratusan kotak suara, mengambil paksa kotak suara, sementara polisi yang berada di atas truk kesulitan menghadapi reaksi massa.
Terdengar teriakan yang menuntut agar kotak suara diamankan tanpa kompromi, mengingat hal ini dianggap sebagai hak warga.
